Jakarta, 26 September 2025 – chibernews.com - Memperingati Hari Tani Nasional, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar aksi di depan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat (26/9/2025). Dalam aksinya, GMNI menyuarakan enam tuntutan utama terkait penyelesaian konflik agraria yang dinilai semakin akut.
Ketua DPP GMNI, Soejahri Somar, menegaskan rakyat hingga kini masih menghadapi persoalan mendasar di sektor agraria. Menurutnya, tumpang tindih kebijakan, kriminalisasi terhadap masyarakat maupun aktivis, serta pelanggaran hak masyarakat adat terus menimbulkan konflik berkepanjangan.
“Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, tapi petani, masyarakat adat, dan nelayan masih kesulitan mendapatkan hak atas tanah dan ruang hidup mereka,” tegas Soejahri dalam orasi.
Ia menambahkan, cita-cita keadilan agraria sejatinya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Namun, delapan dekade setelah kemerdekaan, implementasinya masih jauh dari harapan.
Enam Tuntutan GMNI
Dalam aksinya, GMNI merinci enam tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah:
1. Mendesak Presiden Prabowo dan kementerian terkait segera menyelesaikan konflik agraria di seluruh Indonesia.
2. Melaksanakan reforma agraria sejati melalui redistribusi tanah bagi petani miskin, bukan sekadar pembagian sertifikat.
3. Menghentikan praktik perampasan tanah rakyat oleh korporasi dan oligarki, serta menghentikan kriminalisasi terhadap rakyat maupun aktivis.
4. Mengevaluasi kebijakan tata ruang dan mencabut izin usaha yang merampas ruang hidup rakyat.
5. Menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan hukum bagi petani, masyarakat adat, dan nelayan.
6. Memastikan hak-hak masyarakat desa, termasuk mereka yang berada di kawasan hutan lindung, terlindungi.
“Pemerintah tidak boleh abai. Reforma agraria sejati adalah jalan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Soejahri.
Aksi ditutup dengan audiensi perwakilan GMNI bersama pihak Kementerian ATR/BPN. Namun, hingga berita ini diturunkan, hasil pertemuan tersebut belum diumumkan secara resmi. GMNI menegaskan publik berhak mengetahui sikap pemerintah terhadap enam tuntutan yang mereka ajukan.
(RadenHernawan)
0 Komentar