Terbaru, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab dipanggil Titiek Soeharto turut menyampaikan dukungannya agar tidak ada lagi impor beras. Menurut Titiek, Indonesia telah mengalami swasembada beras, sehingga impor tidak dibutuhkan.
"Kami tadi menanyakan ke Pak Menteri, bagaimana mengenai 250 ton impor beras dari Thailand. Ini pemerintah sudah mencanangkan bahwa tidak ada impor beras.
Kita sudah swasembada beras. Jadi siapa pun itu yang memasukkan, mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum," tegas Titiek usai Rapat Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (24/11/2025).
"Karena ini sudah kebijaksanaan pemerintah, tidak ada impor dan kita sudah swasembada. Jangan coba-coba macam-macam. Kalau sudah sampai di sini, masuk ke daerah kita, tentu nanti kebijaksanaan pemerintah bagaimana. Yang penting tidak dijual di sini," ucap Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.
Setali tiga uang, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menuturkan produksi beras dalam negeri di tahun ini dinilai mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Ia meminta tidak ada praktik serakahnomics.
"Itu ada di Kawasan Sabang. Itu memang ada regulasi pasarnya adalah free trade zone. Nah, tetapi itu harus diperhatikan. Tidak boleh bertentangan kebijakan pusat. Bapak Presiden sudah menyampaikan, bahwasannya tahun ini tidak impor, kita sudah swasembada. Lebih dari cukup. Target kami adalah 32 juta ton. Tetapi hasilnya 34,7 juta ton. Itu di atas target," kata Amran.
"Apa artinya 250 ton itu? Itu hanya mengganggu secara politik. Janganlah serakahnomics diulang. Lalu terima kasih kepada Bu Ketua. Beliau men-support agar itu ditindak tegas. Ini karena tujuan mereka mengimpor itu untuk mencari untung. Kenapa? Karena luar negeri itu harganya lagi jatuh. Jadi Indonesia membuat harga pangan negara lain murah, karena tiba-tiba kita hentikan impor," beber dia.
Menukil dari laman FAO (Food and Agriculture Organization) Rice Price Update, harga di pasar beras internasional cenderung mengalami penurunan. Contohnya terhadap produk beras Thailand yang disebut FAO terdapat 6 merek jenis, tapi hanya 1 yang mengalami peningkatan harga dibandingkan tahun sebelumnya.
Rinciannya antara lain Thai A1 Super 2/ di 2024 masih berkisar di USD 460,7 per MT turun menjadi USD 338,4 per MT pada Oktober ini. Lalu Thai 25% di 2024 masih di level USD 559,9 per MT, namun Oktober tahun ini turun ke USD 351,2 per MT. Untuk Thai 100% B White di 2024 sempat di USD 603,8 per metrik ton (MT), namun di Oktober 2025 turun ke level USD 371,4 per MT.
Selanjutnya, ada Thai Parboiled 100% pada 2024 di level USD 594,2 per MT dan pada Oktober 2025 turun menjadi USD 373,8 per MT. Sementara untuk Thai Glutinous 10% pada 2024 dari USD 823,3 per MT menjadi turun USD 729,6 per MT di Oktober 2025 ini. Hanya Thai Fragrant 6/ yang mengalami kenaikan harga yang 2024 di USD 960,8 per MT menjadi USD 1.120,2 per MT di Oktober ini.
Sementara menukil The FAO All Rice Price Index (FARPI) menyebutkan indeks terbaru di Oktober 2025 tercatat semakin menurun ke level 98,4 poin. Bahkan FARPI Oktober 2025 ini menjadi titik paling rendah sejak tahun 2022 atau 4 tahun terakhir ini.
Untuk itu, Mentan/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan tekadnya untuk Indonesia swasembada beras. Ia ingin tidak ada 1 liter pun beras dari impor masuk ke Tanah Air. Baginya, swasembada beras telah diraih Indonesia sesuai komando Presiden Prabowo.
"Bahkan kami di lobi untuk menerima impor dari negara tetangga. Termasuk menyampaikan ke Bapak Presiden. Tetapi tekad kita adalah swasembada. Swasembada sudah selesai. Kalau swasembada pangan, ya sudah," sebut Amran.
"Kalau ada penyelundupan itu 250 ton, tidak ada artinya. Kecil banget. Cuma mengganggu saja. Sedangkan kita satu liter pun tidak boleh masuk di Indonesia," tutup Amran.
(Red)
0 Komentar