Demikian disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Brigjen Pol. Irwansyah, dalam pembukaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi “Penanganan serta Pembinaan Organisasi Masyarakat terkait Aktivitas Premanisme dalam rangka Pengendalian Stabilitas Keamanan Nasional” di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/11/2025).
“Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) teridentifikasi terlibat dalam tindakan seperti intimidasi, pemerasan, penguasaan lahan ilegal, pengawalan ilegal, hingga tindakan intoleransi, yang insiden bahkan memicu gangguan keamanan publik,” ungkap Irwansyah.
Menurut data dari Kemendagri, jumlah ormas di Indonesia mencapai 636.572 organisasi, dengan penambahan hampir 40.000 ormas dalam enam bulan terakhir. “Meskipun kebebasan berserikat dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28, pemerintah menekankan perlunya pengawasan agar aktivitas ormas tidak menyimpang dari ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2017,” tambahnya.
Irwansyah menekankan bahwa rapat ini sebagai langkah untuk memperkuat stabilitas keamanan nasional di tengah meningkatnya penyimpangan aktivitas ormas yang mengarah pada praktik premanisme.
“Intervensi ormas di sektor-sektor yang bukan kewenangannya, telah menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu iklim investasi kita,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Irwansyah juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan ormas, penguatan koordinasi pusat–daerah, serta pembenahan mekanisme pembinaan yang lebih terarah.
“Pengendalian aktivitas ormas tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ini bagian dari tugas bersama kita untuk menjaga stabilitas keamanan nasional,” tegasnya.
Rapat tersebut juga menghadirkan narasumber yang membahas tentang penanganan dan pembinaan ormas terkait tindakan premanisme dari berbagai prespektif, mulai dari Kemendagri, BIN, hingga Polri. Hadir pula narasumber dari Komdigi yang membahas terkait penguatan edukasi ruang digital tentang aktivitas premanisme yang mengatasnamakan ormas.
(Humas Kemenko Polkam)
0 Komentar