Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Sosial Ekonomi KPM PKH, yang dibuka langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, Senin (10/11/2025).
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro ini menjadi momentum penting dalam upaya mewujudkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) menuju graduasi mandiri sebuah langkah agar keluarga penerima manfaat bisa keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial dan bertransformasi menjadi mandiri.
Rakor berlangsung selama dua hari, 10–11 November 2025, di Ruang Partnership Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, dan diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai unsur, 6 OPD terkait, 28 camat, 28 kepala desa, serta 209 pendamping PKH.
Para narasumber yang dihadirkan berasal dari Direktorat Jenderal Kementerian Sosial RI, Pusat Data dan Informasi Kemensos (Pusdatin), serta Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro yang diwakili oleh Salman Bin Siregar.
Mereka memaparkan pentingnya sinkronisasi data dan strategi pemberdayaan sosial ekonomi berbasis data yang akurat.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyoroti pentingnya evaluasi data kemiskinan dan validasi jumlah KPM PKH. Ia mencatat adanya kenaikan signifikan jumlah penerima PKH dari 56.515 keluarga pada tahun 2024 menjadi 59.303 keluarga pada 2025.
“Ini bukan hanya angka, tapi cerminan tantangan yang harus kita jawab bersama. Kita harus memastikan bahwa data ini benar-benar akurat dan program berjalan tepat sasaran,” tegas Bupati Wahono.
Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa inti dari program ini bukan sekedar memberi bantuan, melainkan mengubah mindset masyarakat agar tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Tugas utama para pendamping adalah mentransformasi KPM menjadi mandiri. Dari penerima manfaat menjadi pelaku ekonomi yang kuat. Itu tugas besar kita bersama,” ujarnya tegas.
Berdasarkan data terbaru tahun 2025, jumlah KPM PKH di Kabupaten Bojonegoro mencapai 55.028 keluarga yang tersebar di seluruh kecamatan. Namun, jumlah KPM yang berhasil graduasi mandiri baru mencapai 214 keluarga angka yang dinilai masih sangat rendah.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah, pendamping sosial, dan seluruh stakeholder terkait. Melalui Rakor ini, diharapkan lahir strategi kolaboratif untuk mempercepat pemberdayaan sosial ekonomi agar lebih banyak keluarga mampu keluar dari garis kemiskinan.
Rakor ini juga diharapkan menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membangun kolaborasi multipihak dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
“Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, pendamping, dan masyarakat, kita ingin Bojonegoro menjadi daerah yang bahagia, makmur, dan membanggakan,” pungkas Bupati Wahono.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya soal bantuan, melainkan tentang membangun kemandirian dan kepercayaan diri masyarakat Bojonegoro untuk bangkit dan maju bersama.(*)
0 Komentar