Keputusan penting ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis, 27 November 2025.
Dalam keterangan persnya, Menteri Bahlil menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan LPG bersubsidi, terutama dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan energi masyarakat.
"Bapak Presiden secara tegas menginstruksikan agar pasokan LPG subsidi untuk masyarakat tidak mengalami kekurangan. Penambahan kuota ini adalah respons konkret pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi," ujar Bahlil.
Penambahan kuota LPG subsidi sebanyak 350 ribu ton ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah potensi kelangkaan dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Meskipun kuota ditambah, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya untuk tidak menambah alokasi anggaran subsidi.
"Kami akan mengoptimalkan anggaran yang ada. Perkiraan kami, realisasi anggaran untuk penambahan kuota ini tidak akan melampaui pagu anggaran subsidi energi yang telah ditetapkan dalam APBN 2025," jelasnya.
Lebih lanjut, Menteri Bahlil menjelaskan bahwa penambahan kuota ini bersifat sementara dan hanya berlaku untuk tahun 2025. Untuk asumsi subsidi di tahun 2026, pemerintah akan tetap mengacu pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang telah disusun sebelumnya.
Saat ini, pemerintah tengah melakukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga terkait mekanisme distribusi LPG bersubsidi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
"Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem distribusi agar subsidi LPG ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan," tegas Menteri Bahlil.
Dengan adanya penambahan kuota LPG subsidi ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi sehari-hari dengan lebih terjangkau. Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia.(*)
Sumber:BMPI Setpres
0 Komentar