Mentan/Kepala Bapanas Amran menjabarkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Senin (24/11/2025) bahwa intervensi pemerintah dilaksanakan secara terpadu. Melalui pembentukan tim yang terpadu tersebut mampu mengintensifkan berbagai program intervensi yang dapat menekan harga beras di pasaran.
"Izin Pak Ketua. Ini baru kami 1 bulan, hampir 2 bulan menjabat, kami mencoba memantau harga pangan harian. Di awal kami mendapatkan harga di atas HET dan naik itu sampai 200 kabupaten kota. Lalu turun menjadi 100 kabupaten. Sekarang terakhir 48 kabupaten. Di 48 kabupaten kami tempatkan personil Bapanas, Dirkrimsus Polri, dan Bulog," urai Amran.
"Adapun penurunan harga beras dilakukan melalui intervensi terpadu. Mulai dari operasi pasar penyaluran beras SPHP, bantuan pangan, penguatan distribusi cadangan pangan daerah hingga pengawasan di lapangan. Jadi terpadu, kami membentuk tim terpadu untuk menurunkan pangan, ternyata sangat efektif," ungkapnya lagi.
Tim terpadu tersebut adalah Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang sejak 20 Oktober 2025 telah dibentuk dan serentak dijalankan di seluruh Indonesia. Gagasan besar ini termaktub dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025. Satgas ini merupakan buah manis dari sinergisitas, mulai dari Polri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, dan pemerintah daerah.
Adapun sampai minggu ketiga November, Bapanas mencatat telah terlaksana sebanyak 22.690 kegiatan pengawasan di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi. Selain itu, Satgas pun telah memberikan total 789 surat teguran kepada pelaku usaha yang terdiri dari produsen, distributor, grosir, ritel modern, dan pengecer agar lebih menaati HET beras medium dan premium.
Hasilnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Pada minggu kedua Oktober 2025, masih terdapat 59 kabupaten/kota yang masih mengalami fluktuasi harga beras. Sebulan kemudian, tepatnya sampai minggu ketiga November ini, jumlah tersebut menyusut hingga tersisa 37 kabupaten/kota.
Dari segi rerata harga beras, menurut BPS juga terdapat penurunan harga beras dalam sebulan terakhir. Harga beras medium sampai minggu ketiga November dilaporkan mengalami penurunan 1,54 persen dibandingkan Oktober 2025. Sementara untuk harga beras premium juga disebut menurun 1,67 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
"Yang terjadi adalah deflasi beras di bulan Oktober dengan September dan ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi deflasi beras September dan Oktober. Ternyata ini juga efektif mengawal langsung sampai lapangan, terutama daerah Papua yang memiliki tantangan geografis," terang Mentan/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.
Untuk wilayah Papua, Satgas Pengendalian Harga Beras turut berkontribusi terhadap penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis. Ini terlihat dari peningkatan realisasi penyaluran beras SPHP.
Pada 19 Oktober atau sebelum terbentuknya Satgas Pengendalian Harga Beras, realisasi salur beras SPHP untuk Bulog regional Papua masih berada di angka 11.162 ribu ton. Setelah dibantu pendampingan oleh Satgas, sampai 24 November meningkat 34,43 persen menjadi 15.005 ribu ton.
Langkah tegas pemerintah melalui Satgas Pengendalian Harga Beras telah sejalan dengan aspirasi yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Herry Dermawan. Herry meminta Bapanas dapat tegas melakukan penindakan terhadap perilaku di pasar komoditas pangan pokok. Ia pun meminta pengawasan ketat juga mulai menyentuh komoditas selain beras.
"Untuk Bapanas, saya minta harga komoditi itu bisa disamakan atau disetarakan dengan harga gabah dan jagung. Maksudnya begini, harga gabah sudah jelas Rp 6.500, kalau ada yang membeli di bawah itu akan ada penindakan. Kenapa tidak dengan komoditas yang lain, disamakan, dikendalikan seperti itu," ungkapnya dalam forum RDP hari ini.
Secara keseluruhan, Komisi IV DPR RI menyatakan apresiasinya terhadap kinerja Bapanas sampai hari ini. Pimpinan RDP hari ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta Bapanas untuk dapat menindaklanjuti aspirasi-aspirasi yang disampaikan para wakil rakyat hari ini.
"Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Pangan Nasional atas capaian dan aksi kegiatan strategis yang telah dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional sepanjang Tahun 2025," ucap Kharis saat membacakan salah satu poin kesimpulan RDP hari ini.
"Ini antara lain realisasi Serap gabah/beras yang melebihi target, stok cadangan pangan pemerintah mencapai 3,89 juta ton, penyaluran beras SPHP sebanyak 662 ribu ton, Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota, Penyaluran Bantuan Pangan Beras Juni-Juli Tahun 2025 sebanyak 99,99 persen, dan lain-lain," sambungnya.
Di samping itu, Komisi IV DPR RI meminta Bapanas segera melakukan realisasi anggaran reguler maupun anggaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), sehingga pada akhir Desember 2025 dapat mencapai 100 persen. Kemudian, mendorong Bapanas untuk membangun Cadangan Pangan Daerah dengan mengutamakan komoditas pangan lokal dan meminta Bapanas untuk memiliki mekanisme penyaluran bantuan pangan, khususnya untuk Indonesia bagian timur.(**)
0 Komentar